KONTROL NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN

Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia, sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, diarahkan untuk mendapatkan output yang diinginkan. Inilah salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Ini pula lah mengapa orang tua sanggup mengorbankan harta mereka untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak – anak mereka.

Negara siap mengeluarkan dana anggaran dalam jumlah besar dalam bidang pendidikan. Hal itu dilakukan untuk membangun suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik kualitas arah dan output yang diinginkan

PENDIDIKAN DAN SISTEM SOSIAL

Bahwa intuisi – intuisi pendidikan adalah salah satu andalan utama untuk membangun suatu sistem social yang terbaik, bahwa perubahan social dapat dikontrol dengan mengimplikasikan intelegensi keilmuan

PROSPEK KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

Setiap proyek penting dalam bidang pendidikan terkait konsep ekonomi, sistem social, keuangan, fungsi pemerintah dalam bisnis yang kesemuanya melahirkan aktivitas politik. Para kepala sekolah berhasisl apabila mereka memhami elemen – elemen penting dari struktur kekuasaan dan menggunakan ini dalam melaksanakan politik sekolah, tanpa memahami proses politik para kepala sekolah akan mengalami disinformasi tentang sejauh mana proses demokratis dalam proses pembuatan keputusan.

Para kepala sekolah, guru – guru yang memahami proses politik dapat menjadi pimpinan yang lebih efektif dalam perbaikan pendidikan. Meraka akan dapat mempertimbangkan kesulitan – kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan dukungan politik bagi upaya pengembangan pendidikan.

PERKEMBANGAN KAJIAN POLITIK PENDIDIKAN

Plato dan Aristoteles sangat sensitive terhadap yang dapat dimainkan oleh pendidikan dalam berbagai masalah kenegaraan. Mereka telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan filsafat politik tentang peranan pendidikan.

Jean Jagues Rousseau, John Look, dan John Dewey adalah para pemikir yang secara interest membahas persoalan – persoalan di seputar posisi pendidikan dalam tatanan politik demokratis.

DALAM PROSES DI INDONESIA

Pejuang Bangsa Indonesia mulai era colonial hingga era revormasi memperlihatkan betapa pendidikan dan politik saling terkait. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dari karakteristik berbagai kebijakan pendidikan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa. Politik dan pendidikan seakan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keikutsertaan atau dukungan yang lainnya. Sangat sulit menemukan program – program atau kebikjakan – kebijakan pendidikan yang tidak dilatarbelakangi oleh interest politik atau diboncengi oleh agenda politik tertentu atau terinspirasi keyakinan ideology tertentu, sangat sulit menemukan kebijakan – kebijakan dan sikap politik yang tidak bergandengan dengan agenda – agenda pendidikan.

PADA MASA KOLONIAL

Pada masa colonial tidak diragukan bahwa kebijakan diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah colonial Hindia Belanda disertai oleh agenda politik. Selain dapat dari kerangka kebijakannya, agenda – agenda politik dalam kebijakan pendidikan diskriminatif pemerintah colonial Hindia Belanda juga dapat dilihat dari struktur kelembagaan pendidikan yang sangat sentralistik dan besarnya intervensi pemerintah colonial dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengangkatan guru, penyusunan kurikulum, dan penentuan akses pendidikan.

PENGALAMAN BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

Pengalaman bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan memperlihatkan betapa pentingnya arti pendidikan bagi bangunan politik dan sebaliknya. Batapa pentingnya arti politik bagi perkembangan pendidikan.

Sebagian besar pejabat pengisi struktur lembaga – lembaga politik adalah kaum terdidik dan politik wii pemerintah atau para tounding father kita saat itu adalah factor kunci yang melahirkan sistem pendidikan nasional Indonesia (SISDIKNAS).

PENGALAMAN BANGSA INDONESIA PADA MASA REVORMASI

Pengalaman bangsa Indonesia pada masa revormasi juga sangat jelas memperlihatkan kaitan antara persoalan pendidikan dan persoalan politik.

Krisis pendidikan yang melanda negeri ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari krisis politik yang terjadi negeri ini. Begitu pula sebaliknya, krisis politik yang terjadi di negeri ini sulit dipisahkan dari realitas sistem pendidikan yang ada. Sungguh sulit untuk memahami berbagai persoalan politik di seputar pemunculan era revormasi tanpa melihat kontek kependidikan dari persoalan – persoalan tersebut. Mengapa rezim orba yang begitu otoriter dapat bertahan begitu lama di negeri ini ? mengapa korupsi, kolusi dan nepotisme begitu membudaya ? mengapa perilaku politik masyarakat begitu brutal ? mengapa nilai – nilai demokrasi begitu sulit ditegakkan ? mengapa supermasi hokum sulit dijalankan ? dan mengapa etos kerja dan produktivitas masyarakat begitu rendah ?

Semua pertanyaan ini tidak mungkin dijawab tanpa menempatkannya dalam kontek pendidikan tanpa dikaitkan dengan situasi riil sistem pendidikan di tanah air. Sistem pendidikan sentralistik yang dikembangkan oleh rezim orde baru sangat tidak efisien dan demokratis.

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Kebijakan otonomi daerah yang baru mulai berjalan tanggal 1 januari 2001, yang merupakan awal berlakunya undang – undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU no 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan 2 UU tersebut menndai terjadinya perubahan paradigm penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai sector termasuk sector pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini memperlihatkan betapa erat kaitan antara pendidikan dan politik. Pertanyaannya mengapa sebagian besar daeran di negeri ini tidak memiliki SDM yang cukup dalam menyambut otonomisasi ? mengapa alokasi dana untuk sector pendidikan begitu kecil ? mengapa mutu pendidikan di negeri ini begitu rendah ? mengapa begitu sulit bagi daerah – daerah untuk tidak bergantung pada kebijakan pusat ? mengapa begitu sulit bagi pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan ? semua pertanyaan ini tidak mungkin dijawab tanpa mengaitkannya dengan situasi pedidikan masyarakat.

Pengalaman – pengalaman diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa persoalan – persoalan kependidikan sulit dipahami dengan baik tanpa melihat kontek – kontek politik dari persoalan tersebut. Begitu sebaliknya, berbagai persoalan – persoalan politik sulit dipahami tanpa melihat kontek kependidikan dari masalah – masalah tersebut. Semua pengalaman tersebut membuktikan bahwa aktivitas politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik atau di gedung parlemen, tetapi juga terjadi di sentra kehidupan masyarakat termasuk di lembaga – lembaga pendidikan. Meskipun terpusat di gedung parlemen, berbagai aktivitas politik berdampak langsung terhadap kehidupan public dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Semua itu juga membuktikan bahwa persoalan – persoalan kependidikan tidak hanya ada dalam ruang kelas atau dilingkungan sekolah, tetapi juga ada di berbagai sector kehidupan lainnya, termasuk di instansi pemerintah dan gedung parlemen. Kepedulian dan komitmen terhadap persoalan kependidikan dapat melambungkan popularitas seorang anggota parlemen atau partai politik. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam menangani persoalan kependidikan dapat membuat seorang anggota parlemen atau suatu partai politik menjadi terpuruk.